3 Janji Penegakan Hukum Prabowo Subianto dalam Debat Calon Presiden 2024

Penegakan hukum dan HAM adalah hal penting dalam kedaulatan negara RI. Topik ini juga menjadi salah satu yang diperbincangkan dalam acara debat calon presiden 2024 tanggal 12 Desember 2024 lalu. Berlangsung di kantor Komisi Pemilihan Umum, Prabowo terhitung menyampaikan sebanyak 24 kali pernyataan terkait penegakan umum sepanjang acara. 

Berikut adalah beberapa poin janji-janji penegakan hukum dari pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming  Raka:

1. Berkomitmen untuk Memberantas Korupsi Hingga ke Akar di Indonesia

Seperti kita ketahui bersama, korupsi di Indonesia sungguh meresahkan. Tidak hanya di tingkat pemerintahan pusat tapi juga telah mengakar di pemerintahan daerah. Menaikkan "harga nota" pada barang-barang inventaris dianggap biasa, padahal itu termasuk korupsi yang harus diberantas. 

"Prabowo-Gibran, kita akan perbaiki apa yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan yang perlu ditegakkan, dan kita bertekad untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya." ucap calon presiden nomor urut 2 tersebut.

2. Memperbaiki Kualitas Hidup semua Hakim dan Penegak Hukum di Indonesia 

Demi menegakkan hukum di Indonesia, ia juga berjanji memperbaiki kualitas hidup semua hakim di Indonesia. Menurutnya, melalui peningkatan kualitas hukum bisa membawa pengaruh positif terhadap independensi lembaga kehakiman.

"Semua pekerja di sekitar pengadilan dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya. Gajinya diperbaiki supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, dan tidak dapat dikorup." katanya. Dirinya sangat setuju bahwa lembaga kehakiman atau lembaga yudikatif harus independen dan tidak boleh diintervensi kekuasaan lainnya.

3. Isu HAM dan Kekerasan di Papua

Prabowo mengakui masalah di Papua adalah rumit, karena ada gerakan separatis yang melibatkan campur tangan asing. Ia pun menyampaikan strategi untuk menyelesaikan kasus kekerasan di Papua, antara lain menegakkan hukum, memperkuat aparat, dan memperkuat ekonomi.

Koordinator Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih muda Klaster Hukum, Andi Ryza Fardiansyah menilai pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan paling kompeten dalam memperjuangkan dan mewujudkan penegakan hukum di Indonesia.

Pendapat serupa juga disampaikan Wakil Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Osco Olfriady Letunggamu yang menyatakan Prabowo memiliki wewenang penuh memastikan agar penegakan hukum berjalan sesuai jalur yang benar. 

"Jika beliau terpilih menjadi presiden, maka beliau dapat menjamin penegakan hukum karena produk hukum dibahas di legislatif, dimana terdapat fraksi-fraksi yang mewakili partai. Siapa pun yang memimpin fraksi, itulah ketua umumnya," Ujar Osco.

"Kami menginginkan calon presiden yang dapat menjamin penegakan hukum. Saya yakin Pak Prabowo adalah ketua umum partai besar yang tidak dapat diintervensi," lanjut caleg DPRD DKI Jakarta itu.

Andi menyatakan Prabowo adalah satu-satunya kandidat yang menjabat sebagai ketua umum partai, sehingga memiliki kendali penuh atas kebijakan politik partainya. Jika melihat ke belakang, banyak orang mempermasalahkan soal isu 98 dan pelanggaran HAM yang terjadi pada saat itu.

Salah satu aktivis 98 yang juga Anggota Dewan Pakar di TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menyatakan permasalahan terkait isu-isu 25 tahun lalu telah diselesaikan melalui jalur politik dan hukum. Dalam konteks politik, Prabowo sebelumnya pernah menjadi calon wakil presiden Megawati pada pemilu 2009. 

Dengan penegakan hukum yang baik, maka kemakmuran negara bisa terwujud. Rakyat pun dapat hidup sejahtera dan berkecukupan jika sumber daya yang ada dimaksimalkan tanpa korupsi. Bagaimana menurut Anda?