KOMUNITAS TIONGHOA DI SURABAYA

Judul       : Komunitas Tionghoa di Surabaya
Penulis   : Andjarwati Noordjanah
Penerbit : MESIASS
Cetakan  : 1, Maret 2004
Tebal       : xviii + 139 halaman
ISBN        : 979 96911 41

Etnik Tionghoa selama ini dipandang memiliki citra buruk karena sistem sosialnya yang tertutup, berorientasi keduniawian dan enggan bergaul dengan lingkungan sekitar. Siapa sangka bahwa citra itu bukanlah keinginan mereka tapi bentukan semasa penjajahan Belanda.

Kebijakan  wijkenstelsel pada zaman kolonial yang melokalisasi pemukiman etnik Tionghoa merupakan titik awal tumbuhnya ekslusivisme di kalangan etnis Tionghoa.


Kemudian ketika kita mengulas kembali sejarah 10 November 1945, mungkin di benak kita hanyalah cerita peperangan antara pribumi Surabaya dengan Belanda padahal ada kaum lain, utamanya Tionghoa terlibat dalam peristiwa penting tersebut yang membawa Surabaya menjadi daerah berdaulat seperti sekarang.

REVIEW BUKU KOMUNITAS TIONGHOA DI SURABAYA

Komunitas Tionghoa di Surabaya awalnya merupakan skripsi milik penulis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sastra di jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan telah diujikan pada awal 1998 lalu oleh Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah (MESIASS) diterbitkan sebagai buku awal tahun 2004. Memaparkan tentang perjuangan kaum Tionghoa hidup di Surabaya dari masa penjajahan Belanda hingga kemerdekaan Indonesia. Sebagai bangsa pendatang, Belanda menetapkan orang-orang Timur Asing yaitu orang Melayu, Arab, India, dan Tionghoa pada lapisan kedua dalam sistem pelapisan masyarakat. 

Di bawah orang–orang Belanda dan Eropa lain dan di atas lapisan terendah yaitu orang– orang Indonesia asli. Sehingga berpengaruh juga terhadap sistem pemerintahan kota. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial dari pihak pribumi Surabaya.

Seperti skripsi pada umumnya, di bab I yaitu pendahuluan, Andjarwati menuturkan tiga persoalan yang perlu dijawab untuk penelitiannya. Pertama, apakah pergantian kekuasaan yang terjadi di Indonesia mempengaruhi kondisi masyarakat Tionghoa di Surabaya?

Kedua, mengapa pemerintah yang berkuasa di Indonesia selalu menerapkan kebijakan yang berbeda terhadap masyarakat Tionghoa? Ketiga, apakah peristiwa pemogokan penduduk Tionghoa di Surabaya muncul sebagai manifestasi dari endapan permasalahan di dalam golongan Tionghoa yang berkepanjangan dan tanpa adanya keterlibatan dari penguasa, atau apakah ini akibat dari penerapan kebijakan politik penguasa terhadap minoritas Tionghoa di Indonesia pada masa itu? Pertanyaan– pertanyaan itu lalu dijelaskan pada bab selanjutnya dalam buku ini.

Andjarwati dengan rinci menggali berbagai sumber sehingga kisah–kisah kemerdekaan mengikutsertakan peran Tionghoa yang tidak kecil, dapat mengubah pandangan miring masyarakat kita terhadap etnis Tionghoa. Tidak banyak yang tahu bahwa penderitaan akibat meletusnya perang 10 November 1945 bukan saja dialami warga pribumi namun juga warga Tionghoa.

Mereka kesulitan memperoleh bahan makanan, perampokan meningkat, dan tindakan perkosaan seringkali dilakukan para serdadu Gurkha (serdadu Sekutu) terhadap gadis–gadis Tionghoa. Selain itu mereka juga mengalami konflik antar golongan Tionghoa totok dan Tionghoa peranakan.

Pada bab IV dijelaskan secara rinci kehidupan Tionghoa di Surabaya mulai saat pemerintahan kolonial Belanda, orang–orang Tionghoa dilarang menghilangkan ciri khas dan tanda fisik yang melekat pada dirinya. Kuncir panjang (thauwcang) yang dikepang rapi dan dililit dengan pita merah serta harus mengenakan pakaian khas Tionghoa.

Jika melanggar maka mereka telah dianggap melakukan tindak kriminal dan dikenai sanksi hukuman. Peraturan lain adalah passenstelsel, yang mengharuskan orang Tionghoa membawa kartu pass jalan jika mengadakan perjalanan keluar daerah. Serta berbagai kebijakan yang membuat etnis Tionghoa tertekan.

Kemudian, pada zaman penjajahan Jepang mereka lebih tertindas karena beberapa warga Tionghoa dipaksa masuk kesatuan Keibotai (pertahanan sipil milik Jepang dengan anggota khusus etnis Tionghoa). Parahnya, sebagai penghibur tentara Jepang, warga Tionghoa harus menyediakan perempuan dari kalangannya.

Setelah proklamasi Tionghoa mulai terpecah menjadi pendukung republik dan anti- republik, komunitas Tionghoa lama bangkit kembali bahkan kaum ini memberikan pelayanan medis bagi semua kalangan korban perang. 

Sungguh, perjuangan besar warga Tionghoa demi kemerdekaan menikmati hidup di tanah Indonesia. Namun, terkadang sikap warga kita sangat acuh bahkan cenderung membenci sehingga timbul banyak kontroversi.

Kontroversi bahkan bertubi–tubi menimpa Tionghoa yang bermukim di daerah pusat pemerintahan dan perekonomian. 

Selain pendiskriminasian yang diceritakan dalam buku “Komunitas Tionghoa di Surabaya”, ada peristiwa rasial lain terkait etnis ini. Seperti peristiwa Bandung 1963 terdapat kerusuhan anti suku peranakan Tionghoa terbesar di Jawa Barat.

Awalnya, terjadi keributan di kampus Institut Tehnologi Bandung antara mahasiswa pribumi dan non-pri. Keributan berubah menjadi kerusuhan yang menjalar ke mana-mana, bahkan ke kota-kota lain seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Medan. 

Pekalongan 31 Desember 1972 terjadi keributan antara orang-orang Arab dan peranakan Tionghoa. Awalnya, perkelahian yang berujung terbunuhnya seorang pemuda Tionghoa. Keributan terjadi saat acara pemakaman. 

Medan 12 April 1980 sekelompok mahasiswa USU bersepeda motor keliling kota, sambil memekikkan teriakan anti suku peranakan Tionghoa. Kerusuhan itu bermula dari perkelahian. Surabaya, September 1986 pembantu rumah tangga dianiaya oleh majikannya suku peranakan Tiong Hoa. Kejadian itu memancing kemarahan masyarakat Surabaya. Mereka melempari mobil dan toko milik orang-orang Tionghoa.

Miris. Mengingat negara kita adalah negara yang ber-bhineka tunggal ika. Sepatutnya menghargai perbedaan.

Mereka memang bukan Indonesia asli tapi perjuangan mereka adalah untuk kemerdekaan Indonesia lepas dari penjajahan. 

Mereka rela meninggalkan negara asal dan mengorbankan harta serta nyawa di sini. Makin maraknya kekerasan terhadap Tionghoa setelah tahun 1966 mungkin disebabkan faktor pemerintah yang sedang berkuasa. Pada saat itu Tionghoa diduga adalah antek–antek pemerintahan orde lama yang menerapkan sistem nasionalis komunis.

Ketakutan pemerintah orde baru menimbulkan tindakan–tindakan berlebihan sehingga jatuh korban tidak bersalah. Seperti kita tahu pada masa itu demokrasi tidak berjalan sempurna. Sedikit saja sindiran atau penentangan akan dianggap pengikut orde lama (komunis). 

Pada akhirnya orde baru dapat ditumbangkan oleh mahasiswa tahun 1998 dan digantikan pemerintah reformasi. Kemudian tahun 2004, saat mantan presiden Abdurrachman Wachid memimpin timbulah kebijakan menjadikan hari raya Imlek sebagai hari libur nasional. Ini disambut baik oleh warga Tionghoa. 

Mantan presiden Abdurrachman Wachid sadar betul Tionghoa yang tinggal di Indonesia adalah bagian dari rakyat. Mereka mungkin tidak lahir di Indonesia tapi kontribusi mereka besar.

Hal tersebut pada akhirnya menjadi latar belakang penerbit merasa wajib merekomendasikan buku “Komunitas Tionghoa di Surabaya” sebagai buku acuan sejarah untuk mempelajari bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat Tionghoa bahkan sebelum Indonesia merdeka.

KESIMPULAN

Beberapa fakta mengejutkan dan aktual dapat kita temukan. Penceritaan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang warga Surabaya dan warga Tionghoa bisa memberikan pandangan obyektif. 

Pemberian catatan kaki berupa keterangan tambahan dan buku pendamping dari peristiwa yang dimaksud dalam tulisan mempermudah kita mempelajari lebih lanjut kebenaran data yang dipaparkan penulis. Buku ini juga disertai tabel jumlah penduduk kota Surabaya dan jumlah penduduk Tionghoa di Surabaya agar dapat dibuat perbandingan sehingga dapat memberi gambaran seberapa besar kontribusi warga Tionghoa terhadap kota Surabaya. (Hanifah N. Wardani)

resensi saya tentang buku ini bisa juga ditemui di : http://dbuku.org/